Demokrasi Di Bumi Pertiwi

Sebagai Sistem Pemerintahan Terbaik?

Banyak kalangan berpendapat bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang terbaik untuk saat ini? Haaa.... pernyataan ini justru membuat bn anyak orang mempertanyakan. Mengapa, karena dibalik janji-janji keadilan dan kesejahteraan yang akan diwujudkan ternyata kebanyakan hanya OMDO alias tong kosong nyaring bunyinya. 

Ada Apa?

Ada yang terputus dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Secara teori, demokrasi menjamin kedaulatan benar-benar di tangan rakyat. Kekuasaan ditentukan oleh rakyat, melalui proses pemilihan baik secara musyawarah maupun suara terbanyak. Tetapi apa yang telah terjadi?. Rakyat hanya menjadi batu loncatan, dan ketika sudah bertengger di sana mereka jadi lupa. Alih-alih memikirkan rakyat, yang ada di kepala mereka hanyalah money dan money, entah dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Paling mereka akan kembali mengingat rakyat ketika menjelang pemilihan kembali. Masalah SDM pemilih ternyata mayoritas perwakilan tidak amanah. Alhasil, sistem demokrasi kita baru bisa mewujudkan perubahan pada level elit politik saja. Sementara sebagian rakyat masih terbelenggu dalam kemiskinan dan kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya.

Perlu Berapa Lama?

Kalau kondisinya tetap seperti ini tentunya Indonesia membutuhkan proses panjang. Perlu merangkak membangun SDM-nya dulu, baru berharap sistem demokrasi berjalan dengan baik. Atau apakah sebenarnya persoalan demokrasi merupakan problem mendasar bangsa yang tidak akan pernah tuntas sampai akhir zaman?” Saya rasa tidak, apalagi kalau meyakini salah satu fitrah manusia adalah kewajiban untuk belajar. Kita semua wajib belajar - tanpa batasanka  waktu. Terlebih di zaman modern seperti ini, suka atau tidak sepasang kakek nenek pun mesti mengupgrade kamampuannya seperti untuk ber-gadget ria. Mengapa? ya karena itu kebutuhan sebagai pengobat rindu pada anak cucu di rantau. Nah, kapan demokrasi benar-benar menjadi kebutuhan bumi pertiwi?

Apa Yang Perlu Dipelajari?

Jawabnya sederhana, pertama; rakyat harus belajar memilih perwakilannya dengan cerdas dan rasional, bukan secara emosional belaka. Kedua; para pemimpin harus belajar menjalankan amanah, menggunakan kecerdasannya untuk membangun bangsa, mensejahterakan rakyat sebagai “Tangan Tuhan” yang telah memilih mereka menjadi pemimpin, dan bukan mengejar kepuasan pribadi dengan menghambur2kan uang negara.

Rakyat juga harus pandai menentukan pilihan. Misalnya terdapat 3 kriteria calon pemimpin, dan jika kesepakatan prioritasnya (A). Pinter, (B). Amanah, dan (C). Tampan, maka setidaknya ada 4 kombinasi dan 3 alternatif urutan prioritas yang perlu dipertimbangkan :

Kombinasi (A+B+C) = Pintar, Amanah, Tampan (Prioritas 1)

Kombinasi (A+B) = Pintar, Amanah, Tidak Tampan (Prioritas 2)

Kombinasi (A+C) = Pintar, Tidak Amanah, Tampan (Prioritas 3)

Kombinasi (B+C) = Tidak Pintar, Amanah, Tampan (Prioritas 4)

Alternatif (A) = Pintar, Tidak Amanah, Tidak Tampan (Prioritas 5)

Alternatif (B) = Tidak Pintar, Amanah, Tidak Tampan (Prioritas 6)

Alternatif (C) = Tidak Pinter, Tidak Amanah, Tampan (Prioritas 7)

Alternatif (D) = ..... Tidak Usah Saja ???